Liputan6.com, Jakarta – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus mendapat dukungan. Pasalnya, UMKM memberi kontribusi yang besar pada perekonomian nasional. Lantas, bagaimana cara mendorong kinerja UMKM?
Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Sidik Motik menerangkan, UMKM perlu mendapat dorongan sehingga bisa menggeliatkan perekonomian nasional. Caranya, dengan mempermudah akses pembiayaan. Tidak hanya akses, tapi juga perlu pembinaan.
“Persoalan UMKM itu pertama akses lembaga keuangan itu persoalan mendasar dari dulu,” kata dia di JS Luwansa Jakarta, Senin (14/8/2017).
Lalu, dia menuturkan, perlunya kemudahan akses pasar. Caranya ialah melibatkan anggaran pemerintah, baik Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maksudnya, lanjut dia, anggaran tersebut untuk menyerap produk-produk daripada UMKM. “Misal UMKM daerah tersebut kuliner, barang tertentu, mereka rapat dan sebagainya barang dari UMKM. Batik beda Rp 50 ribu per meter bukan dari China, tapi batik UMKM diproduksi wilayah tersebut,” ujar dia.
“UMKM harus masuk supply chain perusahaan besar atau supply chain pemerintah,” sambung dia.
Menurutnya, pasokan pembiayaan dengan bunga yang rendah mesti tersedia. Dia mengatakan, selama ini kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak disalurkan perbankan. Padahal, menurutnya, perusahaan pembiayaan juga lebih dekat ke UMKM.
Sebab itu, dia mengatakan, perlunya dorongan agar perusahaan pembiayaan menyalurkan KUR.
“Saya kira KUR yang selama ini disalurkan perbankan, yang sangat dekat dengan rakyat dengan UMKM itu hanya BRI. Selama ini, pelaku APPI yang banyak terjun di tengah-tengah masyarakat bukan hanya menyalurkan, tapi membimbing. Saya kira sudah saatnya mesti kebagian jatah KUR,” tandas dia.