Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Usaha Pendukung Industri (AUPI) mendesak pemerintah mengembangkan klaster atau kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat, agar produk yang dihasilkannya bisa menembus industri otomotif dalam skala besar.
Ketua AUPI Edison Sihombing mengungkapkan China sudah mengembangkan kawasan/klaster IKM yang memproduksi berbagai produk manufaktur termasuk komponen otomotif, sedangkan IKM Indonesia masih terpisah-pisah yang berproduksi di ruko yang tidak representative
Menurutnya, pembangunan klaster itu bisa dimulai dengan satu sektor terlebih dahulu seperti IKM industri otomotif, sebagai pusat berbagai kegiatan seperti Research & Development (R&D) dan pelatihan standardisasi produk seperti ISO atau SNI untuk mendorong pemasaran.
“Kami tidak berharap diberi fasilitas gratis, tetapi setidaknya pinjaman lunak bagi pelaku IKM yang belum bankable untuk memperoleh lahan industri,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/11/2013).
Edison mengungkapkan pembinaan IKM otomotif hanya dilakukan sebagian agen tunggal pemegang merek (ATPM), seperti Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA). Padahal, kemajuan IKM seharusnya didorong pemerintah dan tidak mengandalkan pihak swasta.
Ari Hendarmin, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, menilai klaster industri komponen yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk industri motor dan mobil sangat potensial bagi IKM.
“Seperti di Jepang, komponen otomotif mereka dihasilkan dari produk lokal. Jadi, Indonesia pun harus melakukan hal serupa agar produk impor bisa ditangkis,” katanya.
Dengan sistem klaster, produktivitas terpantau dan mudah untuk digenjot. “Jika tidak di klaster akan sulit untuk mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam memproduksi komponen yang berkualitas,” ujar Ari.
Selama ini industri komponen otomotif hanya terpaku produk aksesoris yang nilai tambahnya rendah. Industri komponen harus mengembangkan komponen inti kendaraan.
Selain itu, guna menjamin produk yang berkualitas pemerintah harus secepatnya melakukan sertifikasi terhadap komponen otomotif sesuai standar SNI atau ISO sehingga bisa bersaing dalam pasar global.
Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menjajaki bengkel umum, sebagai sub-unit pendukung pelaku klasterisasi IKM yang memproduksi komponen atau mesin otomotif, untuk menekan ongkos sewa yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan bengkel besar swasta.
“Kami baru mempunyai tiga bengkel umum untuk mendorong pelaku usaha kecil seperti di Gedebage Bandung, Cisaat Sukabumi, dan Citereup Bogor,” katanya.
Sehingga pengembangan komponen otomotif utama seperti mesin dan perangkat bagian komponen motor atau sering yang disebut dengan komponen asesoris memiliki kualitas yang sangat baik. (Adi Ginanjar Maulana/Ria Indhryani)